Kendala Jaringan Irigasi Hambat Optimalisasi Pengairan Lahan Pertanian di Asahan

Asahan - Kendala pada jaringan irigasi masih menghambat optimalisasi pemanfaatan air untuk lahan pertanian di Kabupaten Asahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan (BRMP Tanaman Pangan) selaku Penanggung Jawab Satgas Swasembada Pangan saat meninjau Bendung Sei Silau, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Bendung Sei Silau memiliki debit manfaat sekitar 8 m³/detik dan sistem pengaliran air telah berjalan. Namun, pemanfaatan debit tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala pada jaringan saluran sepanjang sekitar 2,8 kilometer. Kondisi saluran pada beberapa bagian belum seragam, dengan lebar berkisar 2–4 meter, sementara pada segmen tertentu saluran belum tersedia secara memadai.

Keterbatasan kapasitas dan kesinambungan saluran menyebabkan air belum dapat dialirkan secara optimal menuju lahan pertanian. Ketika debit meningkat, kondisi saluran yang tidak memadai juga berpotensi menyebabkan air melimpas dan menimbulkan genangan pada wilayah sekitar.

Kendala Irigasi Berdampak pada Layanan Air Pertanian
Permasalahan jaringan irigasi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan sistem dalam menyediakan layanan air secara optimal bagi lahan pertanian. Infrastruktur bendung yang telah tersedia dengan debit yang relatif memadai belum sepenuhnya memberikan manfaat apabila jaringan pembawa di hilir belum mampu menyalurkan air sesuai kebutuhan.

Kondisi tersebut juga dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas pertanian. Ketersediaan air yang tidak optimal berpotensi mengganggu pengaturan waktu dan pola tanam serta mengurangi efektivitas berbagai program peningkatan produksi pangan yang membutuhkan dukungan jaringan irigasi.

Selain persoalan kapasitas saluran, peningkatan jaringan juga menghadapi kendala kepastian lahan. Terdapat persoalan penguasaan lahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV dan masyarakat yang masih berkaitan dengan proses hukum. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membatasi pelaksanaan pelebaran, peningkatan, dan permanenisasi saluran pada lokasi yang diperlukan.

Dengan demikian, persoalan irigasi di Bendung Sei Silau tidak hanya merupakan persoalan teknis konstruksi, tetapi juga berkaitan dengan aspek lahan yang harus diselesaikan agar peningkatan jaringan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Perlu Perbaikan dan Permanenisasi Saluran
Untuk mengatasi kendala tersebut, penyelesaian status dan penggunaan lahan menjadi langkah penting sebelum pekerjaan fisik dapat dilaksanakan. Kepastian lahan diperlukan agar peningkatan jaringan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Setelah persoalan lahan dapat diselesaikan, saluran yang telah tersedia perlu ditingkatkan dan dipermanenisasi sesuai kebutuhan debit. Segmen saluran dengan dimensi yang masih terbatas perlu disesuaikan agar mampu menampung dan mengalirkan air secara lebih optimal serta mengurangi risiko limpasan dan genangan.
Pemeliharaan jaringan juga perlu dilakukan secara berkala, terutama untuk mengendalikan sedimentasi yang dapat mengurangi kapasitas saluran. Material hasil pengerukan atau pekerjaan saluran harus dikelola dengan baik melalui lokasi disposal yang jelas agar tidak kembali masuk ke sungai maupun jaringan irigasi.

Kepala BRMP Tanaman Pangan menekankan bahwa keberadaan bendung tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya debit air. Manfaat pembangunan infrastruktur harus diukur dari kemampuan seluruh sistem jaringan dalam mengalirkan air hingga benar-benar dimanfaatkan oleh petani.

Karena itu, penyelesaian kendala pada jaringan sepanjang 2,8 kilometer menjadi bagian penting untuk memastikan debit manfaat Bendung Sei Silau dapat dimanfaatkan secara optimal. Perbaikan jaringan diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan air, mengurangi risiko limpasan, serta mendukung keberlanjutan pertanaman dan peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, PTPN IV, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Penyelesaian aspek lahan dan teknis secara bersamaan diharapkan dapat mempercepat peningkatan jaringan sehingga pembangunan Bendung Sei Silau memberikan manfaat nyata bagi pertanian dan mendukung pencapaian swasembada pangan di Sumatera Utara.